Sempat sesumbar akan mendatangkan massa 200 orang dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh, yang hadir jutru belasan orang saja melakukan aksi demo di Tugu Simpang Lima, Banda Aceh, (31/8/18). Bahkan, diantara peserta aksi merupakan tukang becak yang mangkal di Pasar Peunayong, Banda Aceh.
“Yang penteng na breh wate sepot, habeh peukara.( yang penting ada beras waktu sore, habis perkara),” jawab dua orang peserta aksi pada media pers, ketika ditanya apakah mereka ikut aksi demo atas kesadaran sendiri atau dibayar.
Dua pria tadi secara bergantian mengaku akan mendapatkan bayaran setelah aksi selesai. ”Pastilah, hana mungken tadong-dong lam uroe mantong. Kamoe nyoe tukang becak ban limong Bang,( pastilah. Tidak mungkin kami berdiri saja dalam terik matahari. Kami ini berlima semua tukang becak),” bebernya mengakuai akan mendapatkan bayaran dari koordinator aksi.
Namun, koordinator aksi, Teuku Muzawari Irza membantah keras bahwa aksinya itu ditukangi segilintir orang yang tidak ingin deklarasi #2019Ganti Presiden di Stadion Dimurtala, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (1/9/18). Dia juga membantah mendapatkan bayaran dan memnagi-bagikan uang untuk aksi tersebut.
“Gerakan Tagar# yang sekarang lagi trend di media sosial, cukup menyita perhatian publik. Salah satu yang paling panas adalah gerakan #ganti presiden di sejumlah daerah yang diwarnai kerusuhan. Kita tidak ingin kejadi itu terjadi di Aceh. Kita menolak tagar# apapun. Baik itu ganti presiden atau dukung presiden dua periode,” harapnya didepan peserta aksi.
Menurutnya, penolakan ini untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan terjadi di Aceh. Apalagi katanya, Aceh baru saja berdamai dengan Pemerintah Pusat untuk membangun Aceh. Ini memberi sinyal bagi kelompok yang ingin membuat perpecahan dalam kepentingan politik terkait dengan kepentingan satu even pemilihan.
“Hal tersebut sangat disayangkan dan sebagai elemen mahasiswa cinta pemilu damai, kita mengeluarkan sikap untuk menolak bersama-sama bahwa perdamaian adalah harga mati,” ungkapnya.
Dia berharap masyarakat Aceh mendukung Pemilu Nasional 2019 yang demokratis sesuai dengan konstitusi. Itu sebabnya, pihaknya tidak mendukung proses pemilu yang menjatuhkan kelompok lain, karena hal tersebut dapat merusak persatuan bangsa.
“Gerakan Ganti Presiden tidak etis dikampanyekan, seolah kita semua sedang mengkudeta demokrasi secara paksa. Biar masyarakat memilih secara demokratis sesuai dengan harapannya, tidak perlu ditakuti dengan kampanye negatif, “harapnya.
Menurutnya, pasca konflik berkepanjangan, Aceh harus benar-benar fokus pada isu pembangunan dan peningkatan ekononi demi tercapainya kemajuan bagi Aceh secara menyeluruh. Bukan malah terjerumus dengan agenda politik sesaat yang terseret isu dari nasional.
“Yang harus kita ingat, siapapun presiden republik ini yang terpilih adalah pemimpin bangsa. Aceh jangan coba terpengaruh dalam konfiik horizontal sesama masyarakat. Sudah cukup konflik yang kita rasakan. Jangan ada pihak yang menggangu lagi,” harapnya.
Sebelumnya, dekalarasi #2019Ganti Presiden akan di gelar di pelataran parkir Stadion Dimurtala Lampineung, Banda Aceh, Sabtu, 1 September 2018. Sebelumnya, muncul satu video bernada penolakan acara deklarasi tersebut juga telah beredar luas di dunia maya facebook, khususnya Aceh. Terakhir, kabarnya deklarasi itu akan dipindahkan ke dayah Tgk Bulqaini Tanjungan di kawasan Leungbata, Banda Aceh.***
