Pidato Kenegaraan Terakhir Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sempat terlihat sentimental saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam
rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 di Gedung DPR, Jakarta,
Jumat 15 Agustus 2014. Ini adalah pidato kenegaraan terakhirnya setelah
10 tahun menjabat sebagai Presiden. Sebab, pada Oktober 2014, SBY harus
menanggalkan jabatannya. 

Yudhoyono mengungkapkan refleksi pribadinya ke hadapan hadirin dan
juga rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui tayangan televisi. Dia
menekankan pentingnya menjaga bangunan sistem demokrasi, politik, dan
ekonomi yang sudah baik, serta tidak bergantung pada figur seseorang.
Namun, bersandar pada lembaga, peraturan, hukum, dan norma. 

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono juga berjanji untuk membantu siapa
pun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Menurut dia, ini adalah kewajiban moral sebagai mantan Presiden
nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada
negaranya.

“Melalui mimbar ini pula, saya mengucapkan selamat kepada Presiden
terpilih yang nanti akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun depan,
Presiden kita yang baru akan memberikan pidato kenegaraannya di mimbar
ini. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama
mendengarkannya, dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri
ini,” katanya.

Layaknya pidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun,
Yudhoyono mengupas kilas balik perjalanan bangsa ini sejak
diproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Menurut dia, setelah 69
tahun merdeka, Indonesia berhasil melakukan transformasi besar dari
sebagian besar penduduknya yang buta huruf.

Tapi, kini Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan
luas, yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru, dan 50
juta siswa.

Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik
menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar
dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi
dunia, jika dihitung dari purchasing power parity.

Selanjutnya, dari bangsa yang penduduknya miskin pada 1945,
Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia
Tenggara dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang
tercepat di Asia.

Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa badai politik dan
ekonomi, kini telah berhasil mengonsolidasikan diri menjadi negara
demokrasi ketiga terbesar di dunia.

“Pendek kata, setelah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di abad
ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai,
semakin makmur, dan semakin demokratis,” ujarnya.

Klaim Keberhasilan

Dalam pidatonya, Yudhoyono mengungkap sejumlah keberhasilan yang
ditorehkannya. Di antaranya, dalam hal penegakan hukum. Misalnya,
periode 2004-2012, dalam kapasitasnya sebagai presiden telah
menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang
dicurigai melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya. 

“Karenanya, pemerintah terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi,” ujarnya. 

Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga disebutnya
sebagai keberhasilan dalam penegakan hukum. “Kita juga telah melahirkan
UU Nomor 16 Tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi
pengadilan,” tuturnya.

Dalam hal ekonomi, Yudhoyono menyebutkan keberhasilannya dalam
menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun
bangsa Indonesia terus diterpa cobaan. Indonesia terus mencetak
pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. 

“Di antara negara-negara G-20, kita tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi setelah Tiongkok,” imbuhnya.

Yudhoyono juga mengungkapkan keberhasilannya melunasi utang kepada
IMF, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF, yang semua
kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF. 

Di bidang kesejahteraan rakyat, Yudhoyono menyebutkan Program
Keluarga Harapan yang menjangkau lebih dari 3 juta keluarga sangat
miskin di 318 kabupaten dan kota telah terbantu oleh program ini.
Anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen lebih dari APBN. 

Untuk mempercepat pembangunan antarwilayah, kata dia, pemerintah
telah memulai pembangunan enam koridor ekonomi yang diharapkan dapat
menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan klaster-klaster
industri di masing-masing koridor, dengan menggali potensi serta
keunggulan daerah.

Yudhoyono menyoroti perlunya perhatian pemerintah bagi pertumbuhan
kelas menengah. Menurut SBY, di abad 21, kemajuan Indonesia bukan diukur
dari jumlah konglomerat, namun jumlah kelas menengah. 

Peran Internasional

Menurut Yudhoyono, Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh
pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus
memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Peran itu
diimplementasikan di kawasan ASEAN hingga di kancah global.

Dijelaskannya, Indonesia juga aktif di kawasan Pasifik Barat Daya
dalam forum-forum seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific
Island Forum, serta Pacific Island Development Forum. Di kawasan Asia,
Indonesia terus mendorong Indo-Pacific Treaty for Friendship and
Cooperation atau Traktat Indo-Pasifik untuk Persahabatan dan Kerja
sama. 

Di Timur tengah, dalam kasus konflik Suriah, Indonesia mendorong
negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan
aktif dalam rangka penyelesaian krisis. Selain itu, Indonesia memberikan
andil nyata dalam rangka turut menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

“Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama dalam misi-misi perdamaian PBB,” ujarnya.

Tak lupa, dia mengungkapkan kiprahnya dalam memberikan kontribusi
nyata terhadap agenda pembangunan millennium pasca 2015, karena ditunjuk
sebagai salah satu Ketua Bersama dari Panel Tingkat Tinggi PBB untuk
Agenda Pembangunan Pasca 2015. 

“Di samping itu, kita juga aktif di berbagai forum multilateral
yang berdampak pada kebijakan strategis nasional, seperti forum APEC,
WTO, G-20, dan lainnya,” tuturnya.

Tradisi Baru Transisi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, menyanjung
pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk
kerendahhatian. Yakni, minta maaf karena banyak capaian yang telah
dilakukan, tapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. 

“Saya kira itu pidato yang sangat rendah hati,” ujar Amir di Gedung DPR, Jakarta.

Kesiapan Yudhoyono untuk membantu presiden terpilih periode
2014-2019 mendatang untuk kelancaran transisi merupakan tradisi baru
yang belum pernah ada sebelumnya. “Nah, itu satu hal baru yang kita
tidak pernah temukan di waktu-waktu lain,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, mengaku
terpukau dengan pidato kenegaraan tersebut. Menurut dia, Yudhoyono
menyampaikan isi hatinya dengan baik dan jelas dalam menjelaskan
dasar-dasar fondasi kenegaraan termasuk capaiannya.

Menurutnya, capaian pemerintah SBY merupakan prestasi kerja
kolektif dari istana dan gedung parlemen. Pidato SBY, kata dia, banyak
menyinggung soal visi kenegaraan, dan sistem demokrasi yang tidak mudah
dilaksanakan.

“Saya berdecak kagum luar biasa sampai berkaca-kaca ketika beliau
sampaikan titipan pribadi seolah pamit dan menyampaikan empat titipan,”
kata dia.

Namun demikian, pidato tersebut bukan tanpa kritik. Menurut Wakil
Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, tingginya pertumbuhan
kelas menengah Indonesia sama sekali tidak bisa menutup-nutupi fakta
kesenjangan sosial yang makin melebar dalam beberapa tahun belakangan
ini.

Potret kesejahteraan sebagian besar rakyat juga masih sangat
memprihatinkan akibat kegagalan mengelola ketersediaan puluhan komoditas
kebutuhan pokok.

Klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang tingginya
pertumbuhan kelas menengah di Indonesia perlu diapresiasi. Tetapi, perlu
diingat bahwa pertumbuhan kelas menengah itu bukan fakta yang ideal
untuk menjawab atau mengilustrasi perkembangan kualitas kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. 

“Data statistik menyebut sekitar 28 juta rakyat masih terperangkap
kemiskinan, sedangkan kesenjangan sosial makin melebar,” katanya.

Menurut Bambang, dalam konteks mewujudkan kesejahteraan umum, beban
pekerjaan bangsa ini masih sangat berat. Karena itu, klaim SBY dalam
pidato kenegaraan menyambut HUT ke-69 RI pada sidang DPR–DPD itu jangan
sampai ditafsir atau diasumsikan sebagai meningkatnya kualitas
kesejahteraan seluruh rakyat.

Apalagi, sebagian kelas menengah perkotaan membiayai beberapa kebutuhannya dengan mengandalkan kredit dari lembaga pembiayaan. 

“Dalam forum itu, SBY seharusnya mengedepankan fakta tentang
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya memotret kelas
menengah,” kata Anggota Komisi III DPR itu.

Selain faktor kesejahteraan umum, kata Bambang, SBY juga gagal
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena banyak pejabat
negara tersandung kasus korupsi dan ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). 

Buktinya, pada periode 2004-2012, ia telah menandatangani 176 izin
pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai berbuat
korupsi dan tindak pidana lainnya. Dan, periode 2004-2014, sebanyak 277
pejabat negara di pusat ataupun daerah, baik eksekutif, legislatif dan
yudikatif, dijerat KPK karena terlibat kasus korupsi. (art/vivanews)