SHARE

Tata kelola Pemerintahan yang buruk dinilai menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Aceh. Tidak sedikit program bantuan yang disalurkan namun tidak tepat sasaran.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Justin Lee, di Banda Aceh pada Selasa 18 Oktober 2016 mengatakan, buruknya tata kelola pemerintahan membuat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan hukum tidak terpenuhi dengan optimal. Kualitas pelayanan pun tidak maksimal diberikan.

“Lama-lama situasi itu menimbulkan kelompok masyakarat miskin dan pengangguran,” ujar Justin Lee, dikutip dari Kompas cetak edisi Rabu 19 Oktober 2016.

Lee menuturkan situasi itu telah membuat Aceh menjadi salah satu daerah dengan persentase penduduk miskin dan pengangguran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Aceh dalam angka 2016, persentase penduduk miskin di Aceh kurang lebih 17,08 persen dan tingkat penggangguran sebesar 9,93 persen. Angka itu jauh dari rata-rata nasional, yakni persentase penduduk miskin 11,3 persen dan TPT 5,3 persen.

Padahal, pasca konflik dan bencana tsunami, Aceh mendapat perhatian bedar dari pemerintah pusat dengan diberikan nya dana Otonomi Khusus (Otsus). Merujuk data Bappeda Aceh 2016, provinsi itu telah mendapatkan dana otsus Rp. 41,26 Triliun pada tahun 2008 hingga 2015. Dan diperkirakan mendapat Otsus mencapai Rp. 144,75 Triliun hingga 2027.

“Artinya kemiskinan itu terjadi bukan karena faktor minimnya anggaran, melainkan faktor lain yang lebih mendasar, antara lain sistem tata kelola pemerintahan yang buruk,” ucap Justin Lee.

Dikutip dari Kompas cetak edisi Rabu 19 Oktober 2016

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY